Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2018

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat kekurangan sehingga perlu ditinjau kembali;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Dasar hukum Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2018 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang No 16 Tahun 1950
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewenangan instansi pelaksana, persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam daerah, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI antar daerah, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan kematian, persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pensyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan, persyaratan dan tata cara penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pembatalan dan pembetulan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya, koordinasi dan kerjasama, dan pembinaan dan ppengawasan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.89 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.id, terima kasih.