Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaringan Utilitas Terpadu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Badung sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di wilayah Kabupaten Badung dengan berlandaskan pada prinsip Tri Hita Karana;
  2. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan wisatawan dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
  3. bahwa dalam rangka kepastian hukum, memberikan jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kabupaten Badung;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016 ini adalah:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
  4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2014
  13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016.

1. KETENTUAN UMUM 2. PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS 3. PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS 4. JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN 5. PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU 6. IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS 7. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 8. PENGADUAN MASYARAKAT 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Badung

Nomor
19 Tahun 2016

Tahun
2016

Tentang
Jaringan Utilitas Terpadu

Ditetapkan Tanggal
13 Desember 2016

Diundangkan Tanggal
13 Desember 2016

Berlaku Tanggal

Sumber
LD.2016/NO.19

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (311.81 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.id, terima kasih.

Leave a Comment