Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  dalah jenis Pajak Daerah yang telah diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotbahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010
  21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
  22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
  23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008.

Bab I:
Ketentuan Umum Bab II:
Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III:
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bab IV:
Wilayah Pemungutan Bab V:
Saat Pajak Terutang Bab VI:
Ketentuan Bagi Pejabat Bab VII:
Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian Bab VIII:
Tata Cara Penagihan Bab IX:
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab X:
Keberatan, Banding dan Gugatan Bab XI:
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XII:
Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan Bab XIII:
Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV:
Ketentuan Khusus Bab XV:
Penyidikan Bab XVI:
Ketentuan Pidana Bab XVII:
Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Asahan

Nomor
3 Tahun 2011

Tahun
2011

Tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Ditetapkan Tanggal
16 Maret 2011

Diundangkan Tanggal
16 Maret 2011

Berlaku Tanggal
16 Maret 2011

Sumber
LD.2011/NO.3

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (162.98 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.id, terima kasih.

Leave a Comment